Skripsi

Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (study kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat periode 2015-2019) / Muhammad Syahdan

Abstrak
RINGKASAN Syahdan M. 2020. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat Periode 2015-2019. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Pembimbing Dr. Dodik Juliardi S.E. M.M. Ak. Kata Kunci Penagihan Pajak Surat Teguran dan Surat Paksa Kegiatan penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda yang disebabkan oleh adanya tunggakan pajak. Surat teguran atau dapat juga disebut Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat paksa merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus setelah tindakan yang dilakukan melalui surat teguran Wajib Pajak masih menunda pembayaran dan tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat Paksa atas Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak (2) Seberapa besar kontribusi penagihan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam pengambilan data. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang menerima surat teguran dan surat paksa. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa (1) Penagihan pajak dengan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat pada tahun 2015 dan 2019 tergolong kurang efektif sedangkan pada tahun 2016 dan 2018 tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran. (2) Penagihan pajak dengan surat paksa atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat pada tahun 2015-2018 tergolong dalam kriteria tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. (3) Kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat tahun 2015-2019 tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak.

Informasi Detail

DDC

Rs 336.23 SYA e

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2020.

Deskripsi Fisik

xvi, 106 lembar: ill. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

02654/KI/21

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2020

Subjek

1. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2. PERSONAL PROPERTY TAYES

Pembimbing

1. Dodik Juliardi

Lampiran Berkas