Skripsi

Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) dalam melakukan keterbukaan informasi di Pemerintah Kota Malang / Ahmad Adi Susilo

Abstrak
ABSTRAK Susilo Ahmad Adi. 2021. Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dalam Melakukan Keterbukaan Informasi di Pemerintah Kota Malang Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Rusdianto Umar S.H M.Hum. (II) Abd. Mu rsquo id Aris Shofa S.Pd M.Sc. Kata Kunci Keterbukaan Informasi Partisipasi Hak Asasi Hak warga negara Indonesia mendapatkan informasi yang bisa diakses publik telah dijamin dalam konstitusi. Sehingga akses terhadap informasi yang terjangkau merupakan indikator yang penting dalam mengukur sejauh mana nilai demokratisasi di Indonesia. Dengan adanya keterbukaan informasi semakin memudahkan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan yang disahkan oleh pejabat publik. Dengan kata lain segala hal yang berkaitan dengan publik atau menyasar kepentingan publik seharusnya dirancang dengan cara yang partisipatif termasuk dalam hal pengelolaan informasi publik. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia terdapat PPID sebagai salah satu lembaga yang berperan melakukan pelayanan berkaitan dengan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan lima hal yaitu 1) Untuk mengetahui layanan penyediaan informasi di Pemerintah Kota Malang 2) Untuk mengetahui peran PPID dalam melakukan keterbukaan informasi di Pemerintah Kota Malang 3) Untuk mengetahui upaya PPID dalam melakukan keterbukaan informasi di Pemerintah Kota Malang 4) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PPID dalam melakukan keterbukaan informasi di Pemerintah Kota Malang 5) Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi PPID dalam melakukan keterbukaan informasi di Pemerintah Kota Malang. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian berperan sebagai instrument utama penelitian yaitu berfungsi sebagai pelaksana pengamat dan sebagai pengumpul data. Lokasi pelaksanaan penelitian yakni di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu informan yang meliputi Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Malang Staf Pengelolaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Malang Masyarakat yang pernah melakukan permohonan informasi ke PPID di Pemerintah Kota Malang. Dokumen yang didapat peneliti dari penelitian yang dilakukan berupa gambar kegiatan brosur dan tulisan yang berasal dari kantor secara langsung maupun website PPID di Pemerintah Kota Malang. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data penyajian data penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data peneliti melakukan peningkatan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) Layanan Penyediaan Informasi di Pemerintah Kota Malang meliputi (a) Alur Permohonan Informasi Publik di Kota Malang (b) Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kota Malang (c) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik (d) Jam Pelayanan Informasi Publik (e) Sumber Daya Manusia 2) Peran PPID Dalam Melakukan Keterbukaan Informasi di Pemerintah Kota Malang yaitu (a) Mengkonsolidasikan dan Mengkoordinasikan Pengumpulan Bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembatu (b) Pendokumentasian Informasi untuk Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Publik (c) Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Publik (d) Verifikasi Bahan Informasi Publik 3) Upaya PPID Dalam Melakukan Keterbukaan Informasi di Pemerintah Kota Malang yaitu (a) Upaya Koordinasi (b) Digitalisasi Dokumen dalam Bentuk Soft File (c) Website dan Kampanye Media Sosial (d) Mengadakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Awards 4) Kendala yang Dihadapi PPID Dalam Melakukan Keterbukaan Informasi di Pemerintah Kota Malang yaitu (a) Perangkat Daerah belum dapat menyerahkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan secara cepat dan tepat (b) Belum Tersedianya Bank Data secara lengkap dan terklasifikasi baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang menghambat pelayanan permohonan informasi publik (c) Kendala pada persoalan sumber daya manusia (d) Perubahan aturan dari Permendagri No. 35 Tahun 2010 menjadi Permendagri No. 3 Tahun 2017 menimbulkan adanya perbedaan tafsir khususnya dalam hal pemegang jabatan PPID Utama 5) Solusi Dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi PPID Dalam Melakukan Keterbukaan Informasi di Pemerintah Kota Malang yaitu (a) Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Pegawai (b) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (c) Melakukan evaluasi tahunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan untuk PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Malang agar segera membuat prosedur teknis pelayanan informasi secara online yang terpublikasi secara luas kepada masyarakat. Diperlukan adanya upaya sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami mekanisme akses informasi tersebut. Hal ini akan semakin memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi namun terkendala waktu atau jarak. PPID juga harus terus-menerus melakukan inovasi pelayanan untuk memaksimalkan ketersediaan sumber daya yang ada dengan upaya pencapaian program-program yang direncanakan.

Informasi Detail

DDC

Rs 352.63 SUS p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021.

Deskripsi Fisik

x, 91 lembar : ilus. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

05041/KI/22

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2021

Subjek

1. PELAYANAN PUBLIK - KOTA MALANG
2. PUBLIC SERVICES - MALANG CITY

Pembimbing

1. Rusdianto Umar; 2. Abd. Mu'id Aris Shofa

Lampiran Berkas