Skripsi

Impilkasi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/210 mengenai kedudukan hukum anak dari perkawinan siri / Cahyani Fitri Sholikah

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keabsahan sebuah perkawinan siri menurut hukum perkawinan di Indonesia kedudukan hukum anak hasil perkawinan siri sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terkait dengan kedudukan hukum anak yang terlahir dari perkawinan siri serta Implikasi Hukum Putusan MK tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan siri melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kedudukan anak hasil perkawinan siri dipandang anak tidak sah oleh negara dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan siri mempunyai hubungan hukum perdata dengan bapaknya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yakni tes DNA. Maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu berimplikasi pada kedudukan anak luar kawin untuk meminta pengakuan terhadap ayah biologisnya.

Informasi Detail

DDC

SKRIPSI DIGITAL

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2022.

Deskripsi Fisik

viii, 19 lembar : ilus.

Bahasa

Indonesia

No Reg

0746/RS/23

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2022

Subjek

1. PERKAWINAN - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
2. ANAK - ASPEK HUKUM
3. PERKAWINAN SIRRI
4. MARRIAGE - LAWS AND REGULATIONS

Pembimbing

1. Dr. Nuruddin Hady, S.h., M.h. ; 2. Rusdianto Umar, S.h., M.hum

Lampiran Berkas