Skripsi

Pembaruan bidang peradilan di Jawa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1810) / Shela Novita Cahyani

Abstrak
Masalah dalam sistem peradilan merupakan satu dari sekian banyak permasalahan di Pulau Jawa yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Upaya untuk membenahi hal ini pernah dilakukan pada periode penjajahan Prancis melalui Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1810). Tindakannya berhasil meletakkan dasar-dasar bagi sistem peradilan di Pulau Jawa. Ada dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) latar belakang pemerintahan Daendels di Hindia Timur (2) kebijakan Daendels dalam bidang peradilan di Pulau Jawa (1808-1810). Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah meliputi lima tahap yaitu (1) pemilihan topik yang didasarkan pada kenyataan bahwa kajian akademis yang secara khusus membahas tentang hal ini belum pernah dilakukan (2) Heuristik atau pengumpulan sumber yang dilakukan dengan menelusuri sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian kemudian dikategorikan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder (3) Kritik sumber yang meliputi kritik ekstern untuk menguji otensitas atau keaslian sumber dan kritik intern untuk menguji kredibilitas sumber (4) interpretasi di mana penulis berupaya untuk berpikir kritis agar tidak terbawa dalam suasana yang diciptakan dalam teks serta menghindarkan dari pemahaman yang anakronis (5) penulisan atau historiografi di mana penulis mengkisahkan peristiwa-peristiwa secara kronologis dan sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemerintahan Daendels di Hindia Timur dilatarbelakangi oleh konstelasi politik di Eropa. Pergolakan politik serta keterlibatan Belanda dalam konflik Prancis-Inggris berdampak pada perubahan rezim yang sebelumnya di bawah Pangeran Oranye menjadi di bawah pengaruh Perancis. Itulah sebabnya koloni Belanda di Hindia Timur khususnya Pulau Jawa terseret dan menjadi ajang perebutan antara Prancis dan Inggris. Ketika kepentingan politik Prancis dan tuntutan untuk melakukan perubahan mendasar di Pulau Jawa menjadi semakin besar Daendels yang pro-Prancis menjadi gubernur jenderal. (2) Daendels mereorganisasi lembaga peradilan di Jawa selaras dengan dasar-dasar Piagam tahun 1804. Ia membatasi yurisdiksi dan mendirikan pengadilan-pengadilan baru sehingga peradilan bisa bekerja dengan baik dan cepat. Daendels dipengaruhi prinsip Revolusi Prancis yaitu kesetaraan (egalite) ia memberikan kepastian hukum kepada Bumiputera dengan mendirikan Landgericht ditingkat prefektur dan Vredegericht di tingkat kabupaten seluruhnya menggunakan hukum mereka sendiri.

Informasi Detail

DDC

Rs 959.8022 CAH p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Ilmu Sejarah, 2022.

Deskripsi Fisik

xiii, 100 lembar : ilus. ; 30cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

08370/KI/22

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2022

Subjek

1. SEJARAH KOLONIALISME - HERMAN WILLEM DAENDELS (1808-1810)
2. HISTORY OF COLONIALISM - HERMAN WILLEM DAENDELS (1808-1810)

Pembimbing

1. Dr. Ari Sapto, M.hum

Lampiran Berkas