Skripsi

Pelaksanaan hak uji materiil (judicial review) peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 / Yoppy Sandra Wijaya

Abstrak
Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat kejelasan mengenai hak uji materiil (judicial review) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Indonesia. Pada perubahan ketiga tahun 2001 MPR telah mengadakan perubahan yang cukup prinsipil dalam Pasal 24 khususnya pada Pasal 24A ayat (1) dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini dipertegas lagi dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana juga menyebutkan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak uji materiil (judicial review) peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Tujuan umum dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan pengertian hak uji materiil (judicial review) mendeskripsikan dasar hukum hak uji materiil (judicial review) mendeskripsikan bagaimana kedudukan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung serta mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan hak uji materiil (judicial review) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Penulisan kajian ini menggunakan teknik library research. Metode yang digunakan adalah (1) studi pustaka (2) dokumentasi dan (3) analisis. Adapun hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan dalam melaksanakan hak uji materiil (judicial review) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut diasarkan atas Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 ayat (1) (2) (3) (4) (5) UU No. 5 Tahun 2004 Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Sedangkan pelaksanaan hak uji materiil (judicial review) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil. Sebagai objek hak uji materiil (judicial review) adalah semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regelling) yang kedudukannya di bawah undang-undang. Berdasarkan hasil kajian ini dapat disarankan agar hendaknya dikemudian hari pengajuan permohonan hak uji materiil (judicial review) tidak dibatasi oleh tenggang waktu (dalam Perma No. 1 Tahun 2004 dibatasi tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan) hal ini dikarenakan masyarakat awam belum mengerti keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut. Dan apabila ada dampak yang timbul (baik secara langsung ataupun tidak langsung) yang dirasa merugikan masyarakat awam akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut baru dirasakan atau diketahui lebih dari jangka tenggang waktu 180 hari.

Informasi Detail

DDC

Rs 347.012 YOP p

Prodi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2007.

Deskripsi Fisik

vii, 155 hlm : tab. ; 29 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

01888/KI/07

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang, 2007

Subjek

1. JUDICIAL REVIEW
2. HAK UJI MATERIIL

Pembimbing

1. SUPARMAN A.W. ; 2. EDI SUHARTONO

Lampiran Berkas