Skripsi

Dinamika pergumulan Masyumi dan PMI masa Demokrasi Parlementer tahun 1950-1957 / Nurkamim Ali

Abstrak
Dinamika pergumulan antara Masyumi dan PNI pada masa demokrasi parlementer terjadi karena tidak adanya partai yang menguasai mayoritas di parlemen. Masyumi dan PNI adalah dua partai besar pada masa itu dan keduanya berusaha membentuk koalisi dalam rangka membentuk suatu pemerintahan. Namun dalam perkembangannnya koalisi yang dibentuk oleh Masyumi dan PNI ini ternyata tidak mampu membuat pemerintahan yang stabil. Alasan peneliti memilih penelitian pada tahun 1950-1957 adalah karena pada masa revolusi kerjasama antara Masyumi dengan PNI terjalin dengan baik. Namun hal ini berbeda dengan keadaan pada masa demokrasi parlementer. Pada masa ini kerjasama antara Masyumi dengan partai-partai yang merupakan rekan pada masa revolusi semakin renggang khususnya dengan PNI. Peneliti memilih masalah hubungan antara Masyumi dan PNI karena sebelumnya belum pernah ada penelitian yang membahas secara khusus masalah hubungan Masyumi dan PNI. Kemudian peneliti membatasi penelitian pada tahun 1957 yaitu setelah presiden mengumumkan keadaan darurat perang. Setelah keadaan darurat perang diumumkan presiden menunjuk dirinya menjadi formatur sehingga hal ini merupakan penyimpangan dari UUDS 1950. Presiden berhasil membentuk kabinet namun Masyumi tidak turut serta dalam kabinet ini. Akibatnya kerjasama antara Masyumi dan PNI berakhir. Hal ini adalah yang menjadi fokus kajian dalam pembahasan dinamika koalisi Masyumi dan PNI tahun 1950-1957 Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana keadaan politik Indonesia pada masa awal demokrasi parlementer kedua bagaimana dinamika pergumulan antara Masyumi dan PNI pada tahun 1950-1957. Pada pembahasan mengenai dinamika pergumulan antara Masyumi dan PNI ini peneliti membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian berdasarkan jalannya pemerintahan masing-masing kabinet. Bagian ketiga adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari dinamika pergumulan Masyumi dan PNI pada tahun 1950-1957. Dalam karya ini peneliti menambahkan masalah nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari peristiwa ini dengan pertimbangan bahwa sebagai calon pendidik peneliti harus bisa memberikan nilai-nilai pendidikan bagi siswa dari sebuah peristiwa sejarah yang dibahas. Jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian sejarah. Peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan tahapan-tahapan penelitian historis yaitu heuristik kritik interpretasi dan historiografi. Penelitian ini membahas mengenai situasi politik di Indonesia pada tahun 1950-1957 yang memberikan gambaran mengenai dominasi partai-partai politik dalam pemerintahan. Pada masa itu Masyumi dan PNI adalah partai terbesar dan berpengaruh dalam bidang politik. Dalam perkembangannnya partai-partai politik tersebut harus melakukan koalisi dalam membentuk pemerintahan karena tidak ada partai yang mayoritas menguasai parlemen dan antara Masyumi dan PNI terjadi kesulitan menjalin kerjasama. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan Masyumi didominasi oleh golongan muda di bawah pimpinan Mohammad Natsir yang sulit bekerjasama dengan pimpinan PNI yang didominasi golongan nasionalis radikal dibawah pimpinan Sidik Djojosukarto. Pada masa kabinet Natsir PNI tidak masuk dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan karena terjadinya ketidaksesuaian tawar-menawar kedudukan antara Masyumi dan PNI. Pada saat kabinet Soekiman Masyumi dan PNI dapat bekerjasama dalam membentuk pemerintahan namun kerjasama ini tidak dapat bertahan lama karena PNI tidak setuju tindakan Masyumi yang bersedia menerima bantuan MSA. Kemudian masa kabinet Wilopo Masyumi dan PNI mampu bekerjasama membentuk kabinet namun akhirnya PNI tidak dapat menyetujui kebijakan Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem mengenai masalah tanah di Sumatra Utara. Masa kabinet Ali I Masyumi tidak dapat bekerjasama dengan PNI dan Masyumi bertindak sebagai oposisi sedangkan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap PNI menjadi oposisi. Pergumulan antara Masyumi dan PNI ini berakhir setelah kabinet Ali Sastroamidjojo II mengundurkan diri. Pada saat kabinet Ali Sastroamidjojo II Masyumi mengakhiri koalisinya dengan PNI karena perbedaan pendapat mengenai penyelesaian masalah pembangkangan yang dilakukan para pimpinan militer daerah. Setelah kabinet Ali Satroamidjojo II mengundurkan diri presiden mengumumkan keadaan darurat perang bagi seluruh wilayah Indonesia. Dari pembahasan ini dapat diambil nilai-nilai pendidikan berupa pendidikan moral politik dan keteladanan. Nilai-nilai pendidikan ini dapat digunakan menjadi acuan pada masa sekarang sebagai pedoman untuk bertindak. Dengan demikian berarti bahwa sejarah bukan hanya cerita masa lalu tetapi juga merupakan pedoman bagi kita untuk berbuat. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kesulitan yaitu kesulitan menemukan sumber-sumber primer mengenai PNI. Peneliti akhirnya banyak menggunakan sumber dari biografi-biografi tokoh-tokoh PNI. Di samping itu peneliti banyak menggunakan sumber-sumber dari pers. Peneliti mengharapkan agar para peneliti selanjutnya yang berminat pada kajian ini dapat mencari sumber-sumber primer lainnya.

Informasi Detail

DDC

Rs 959.8035 ALI d

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Sejarah, 2009.

Deskripsi Fisik

ix, 256 + [5] lembar : il. : tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

01636/KI/09

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang, 2009

Subjek

1. INDONESIA - POLITIK DAN PEMERINTAHAN, 1950-1957

Pembimbing

1. HARIYONO

Lampiran Berkas