Skripsi

Implementasi kebijakan pemerintah kota Probolinggo dalam menciptakan kota Probolinggo bebas narkoba / Yanuar Setyo Widodo

Abstrak
ABSTRAK Widodo Yanuar Setyo.2009.Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Menciptakan Kota Probolinggo Bebas Narkoba. Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dra. Sri Untari M.Si. (II) Rusdianto Umar S.H. M.Hum. Kata Kunci Narkoba Kebijakan Implementasi Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak yang selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dibuat dengan berbagai proses yang salah satunya dengan melakukan interaksi dengan masyarakat Kota Probolinggo berupa Input. Seperti yang diteliti oleh peneliti pada saat ini bahwa di Kota Probolinggo pada sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan narkoba. Semakin lama jumlah penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat semakin banyak sehingga butuh suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mencegahnya dan menciptakan daerah yang bebas narkoba. Kebijakan yang dibuat pemerintah diimplementasian melalui program ataupun kegiatan. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo selama ini dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.(2) Untuk menganalisis optimalisasi implementasi kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan Kota Probolinggo yang bebas narkoba. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.mendeskripsikan serta menggambarkan secara utuh tentang permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Menciptakan Kota Probolinggo Bebas Narkoba. Adapun metode pengumpulan yang digunakan berupa wawancara pengamatan/observasi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini meliputi (1) Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo untuk menciptakan kota Probolinggo bebas narkoba salah satunya seperti adanya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Walikota. Bakesbangpolinmas ini mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo No 39 Tahuan 2008 serta kebijakan lain Pemerintah Kota Probolinggo untuk menciptakan kota Probolinggo bebas narkoba adalah seperti adanya pembentukan Badan Narkotika Kota Probolinggo sesuai dengan keputusan Walikota Probolinggo Nomor 69 Tahun 2004 yang sesuai dengan kebijakan operasional BNN. BNN sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah Kota Probolinggo hampir selalu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang berkerjasama dengan Ormas ataupun LSM. Dalam upaya meningkatkan optimalisasi implementasi kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan Kota Probolinggo bebas narkoba disarankan beberapa hal yaitu pemerintah melaksanakan upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengimplentasikan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan Kota Probolinggo bebas narkoba dengan secepatnya dan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan Kota Probolinggo yang bebas narkoba Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat melaksanakan kontrol komunikasi serta interaksi pada pemerintah sehingga tercipta kesamaan pandangan dan tujuan terhadap program yang dibuat oleh pemerintah yang pada akhirnya akan diperoleh hasil yang maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan Kota Probolinggo bebas narkoba sedangkan masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung program yang dilaksanakan oleh Pemerintah karena dengan begitu akan berdampak pada optimal atau tidaknya implementasi kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan Kota Probolinggo bebas narkoba.

Informasi Detail

DDC

Rs 362.2938 WID i

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2009.

Deskripsi Fisik

ix, 149 lembar : il. , tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

01163/KI/10

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2009

Subjek

1. NARKOBA - PENANGGULANGAN

Pembimbing

1. SRI UNTARI ; 2. RUSDIANTO UMAR

Lampiran Berkas