Tugas Akhir

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi daerah pada dinas pendapatan Kabupaten Probolinggo studi kasus tahun 2006-2009 / Sapi\'udin

Abstrak
Kata Kunci Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan amanat perubahan UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 18 ayat (2) pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah Kabupaten Probolinggo diserahi tugas untuk menggali potensi daerahnya sendiri. Awal menuju otonomi daerah yaitu dengan ditetapkannya seperangkat undang-undang diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 yaitu tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo adalah salah satu instansi yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk pembayaran pungutan yang salah satunya berasal dari Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk mendapatkan jawaban maka diperlukan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2006-2009. Pengambilan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan metode pemecahan masalah yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah pada Kabupaten Probolinggo yaitu dengan cara Intensifikasi yang terdiri dari meningkatkan sumber daya manusia meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung mengintensifkan pengawasan melakukan penagihan dan Ekstensifikasi yang terdiri dari koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang. Adapun saran-saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah pemberian sanksi tegas terhadap petugas retribusi yang nakal tidak memberi pelayanan kepada wajib retribusi yang bermasalah dengan Dinas Pendapatan dan gencar melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Informasi Detail

DDC

Rp 339.3 SAP u

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi D3 Akuntansi, 2010.

Deskripsi Fisik

vii, 89 + [18] lembar : il., tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

02945/KI/10

Edisi

Tugas Akhir (Diploma)--Universitas Negeri Malang, 2010

Subjek

1. PENDAPATAN ALSLI DAERAH
2. RETRIBUSI DAERAH

Pembimbing

1. YULI WIDI ASTUTI

Lampiran Berkas