Tugas Akhir

Analisis prosedur pelaksanaan pemeriksaan lapangan atas surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai lebih bayar pada kantor pelayanan pajak madya Malang / Yanti

Abstrak
Kata kunci prosedur pelaksanaan pemeriksaan lapangan SPT Masa PPN Lebih Bayar. Penerimaan negara terbesar adalah dari sektor pajak. PPN adalah salah satu jenis pajak di Indonesia. Perhitungan SPT Masa PPN yang banyak tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan sehingga menyebabkan pajak lebih bayar. PPN Lebih Bayar dapat diminta kembali kelebihannya dengan mengajukan permohonan restitusi namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan Lapangan atas SPT Masa Lebih Bayar bertujuan untuk membuktikan bahwa WP/PKP/JKP benar-benar memiliki kelebihan pembayaran pajak dan untuk menguji kepatuhan WP/PKP/JKP. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan lapangan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar pada KPP Madya Malang (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan lapangan atas SPT Masa PPN pada KPP Madya Malang dan (3) untuk mengetahui bagaimana pencapaian alokasi pemeriksaan pada KPP Madya Malang. Berdasarkan pembahasan dapat dijelaskan bahwa Pemeriksaan Lapangan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar pada KPP Madya Malang telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang pemeriksaan yang berlaku. Namun Wajib Pajak yang terlambat dalam memberikan tanggapan mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan mengakibatkan jangka waktu penyelesaian Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) terlambat atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Mutasi Pegawai pada Seksi Pemeriksaan dan Jabatan Fungsional yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan lapangan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar adalah faktor pendukung secara internal dan eksternal juga faktor penghambat secara internal dan eksternal. Rencana pemeriksaan pada KPP Madya Malang tidak sepenuhnya dapat terealisasi pada tahun 2008 dan tahun 2009 karena volume pemeriksaan yang banyak dan jumlah pemeriksa yang terbatas. Saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah (1) meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak (2) mendiskusikan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak tersebut secara langsung dengan WP/Wakil WP/Kuasa WP (3) memberikan batas waktu perpanjangan tanggapan hasil pemeriksaan dan pemberian sanksi (4) Tidak terlalu sering melakukan mutasi pegawai karena ketidaksukaan atu maslah pribadi (5) Sosialisasi peraturan perpajakan terbaru dan (6) meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia KPP Madya Malang.

Informasi Detail

DDC

Rp 336.2714 YAN p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi D3 Akuntansi, 2010.

Deskripsi Fisik

xiii, 125 lembar : il., tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

02990/KI/10

Edisi

Tugas Akhir (Diploma)--Universitas Negeri Malang, 2010

Subjek

1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pembimbing

1. MAKARYANAWATI

Lampiran Berkas