Skripsi

Gemeente Blitar (pendirian dan perkembangan sebuah kota pedalaman, 1906-1942) / Ulin Nihayatul Khoiriyah

Abstrak
Kata Kunci Gemeente Kota Blitar Desentralisasi Berdasarkan hasil paparan latar Sejarah Kota mempunyai peranan yang penting dalam mendiskripsikan perubahan administrasi terutama dalam pelayanan publik. Salah satu gejala perubahan itu adalah Gemeente atau pemerintahan kota.. Pemerintah kota merupakan lembaga yang terbentuk setelah adanya desentralisasi. Salah satu kota yang mengalami pembentukan system perubahan pemerintahan itu adalah Gemeente Blitar. Berdasar Latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yakni (1) bagaimana latar belakang penetapan Blitar sebagai Gemeente (2) bagaimana perencanaan dan program pembangunan Gemeente Blitar antara tahun 1911 - 1929 dan (3) bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Gemeente Blitar sebagai konsekuensi dari penerapan status Gemeente . Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut (1) mendeskripsikan latar belakang penetapan Blitar sebagai Gemeente (2) mendeskripsikan perencanaan dan program pembangunan Gemeente Blitar antara tahun 1911 1929 dan (3) mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil oleh Gemeente Blitar sebagai konsekuensi dari penerapan status Gemeente. Pada penulisan karya ilmiah ini peneliti menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif naratif. Adapun langkah-langkah dalam penulisan sejarah digunakan metode sejarah yakni pemilihan topik heuristik kritik interpretasi historiografi. Hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut (1) Latar belakang penetapan Blitar sebagai Gemeente adalah adanya keunikan yakni sebuah kota bukan Ibu kota karisidenan tetapi dijadikan Gemeente. Blitar merupakan sebuah kota pedalaman terletak di lereng gunung kelud. Sebelum menjadi Gemeente Blitar adalah Kabupaten. Pada tahun 1906 Kota Blitar memiliki pemerintahan sendiri tidak lagi menjadi satu dengan Kabupaten Blitar. Penduduk Gemeente Blitar terdiri dari beberapa etnis. (2) Perencanaan dan program pembangunan Gemeente Blitar antara tahun 1911 1929 adalah untuk pembuatan dan perbaikan fasilitas umum. Gemeente dalam bidang financial belum sepenuhnya mampu membiayai sendiri. Tujuan perencanaan dan program tersebut yakni untuk memperlancar proses jalannya pemerintahan kota serta membuat Penduduk Eropa merasa nyaman bertempat tinggal di Kota Blitar. (3) Langkah-langkah yang diambil oleh Gemeente Blitar sebagai konsekuensi dari penerapan status Gemeente adalah adanya permasalahan lokal seperti peraturan perpajakan yang senantiasa menyinggung hal-hal seputar kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat selain itu adanya keterkaitan desentralisasi yang memicu modernisasi dan adanya modernisasi tersebut yang akhirnya memicu komersialisasi. Penulisan ini diharapkan supaya dapat digunakan menginspirasi penulis lain untuk melakukan penelitian dengan topik yang lebih menarik karena masih banyak hal yang menarik lainnya khususnya yang berkaitan dengan sejarah tentang Gemeente (Pemerintah Kota) yang ada di daerah lain. Sehingga semakin bertambah pula kekayaan pengetahuan yang dimiliki oleh sejarah tentang pemerintahan yang ada di Indonesia pada masa Kolonial.

Informasi Detail

DDC

Rs 320.95982 KHO g

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Ilmu Sejarah, 2010.

Deskripsi Fisik

xi, 119 lembar : il., tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

00489/KI/11

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang, 2010

Subjek

1. PEMERINTAHAN KOTA (BLITAR), 1906-1942
2. BLITAR - PEMERINTAHAN KOTA, 1906-1942

Pembimbing

1. R. REZA HUDIYANTO

Lampiran Berkas