Skripsi

Perbandingan kinerja keuangan daerah Kota Batu dan Kota Malang setelah adanya UU Nomor 33 Tahun 2004 (tahun analisis 2004-2009) / Alfiana Mauliddiyah

Abstrak
Kata Kunci Kinerja keuangan Kebutuhan fiskal Kapasitas Fiskal Upaya Fiskal Sejak 1 Januari 2001 Republik Indonesia menerapkan sistem desentralisasi (otonomi daerah) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Berlakunya kedua Undang-Undang ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang di atur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti empiris ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan yang dilihat dari Derajat Desentralisasi Fiskal Kebutuhan Fiskal Kapasitas Fiskal dan Upaya Fiskal antara Kota Batu dengan Kota Malang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Data dan Informasi keuangan daerah yang di analisis besumber dari direktorat jenderal perimbangan keuangan pusat dan daerah Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Kota yang di wakili tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Analisis yang dilakukan dengan dua cara yakni menggunakan rumus prosentase dan uji hipotesis yang menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kedua daerah setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal berdasarkan PAD BHPBP dan Sumbangan daerah terhadap TPD kota Batu rata-rata per tahun adalah 4.72% 8.94% dan 6.70% sedangkan untuk kota Malang rata-rata pertahunnya 11.38% 80% dan 10.22% . Kebutuhan fiskal Kota Batu rata-rata per tahun 3.67% dan Kota Malang sebesar 20.2%. Kapasitas fiskal Kota Batu rata-rata per tahun 3.92% untuk Kota malang rata-rata per tahun sebesar 12.8% . Upaya fiskal Kota Batu rata-rata per tahun 12.77% dan untuk Kota Malang rata-rata per tahunnya sebesar 5.58% . Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kinerja keuangan pemerintah kota Batu dan kota Malang masih rendah untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Dan di antara kota Batu dan kota Malang yang mempunyai tingkat keuangan lebih adalah kota Malang.

Informasi Detail

DDC

Rs 658.1552 MAU p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2010.

Deskripsi Fisik

viii, 76 + [16] lembar : il., tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

00461/KI/11

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang, 2010

Subjek

1. KEUANGAN, KINERJA

Pembimbing

1. GRISVIA AGUSTIN ; 2. IMAM MUKHLIS

Lampiran Berkas