Skripsi

Implementasi otonomi daerah diukur dengan analisis kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Malang / Miftakhul Janah

Abstrak
Kata Kunci Otonomi Daerah Kemampuan Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah dan Desentralisasi Fiskal Sejalan dengan perkembangan dan pergantian Pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menuntut otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional. Sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan metode nalisis deskriptif. jenis dan sumber yang digunakan ada dua yaitu data primer dan sekunder . teknik pengumpulan data dengan metodedokumentasi dan wawancara. alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan dank e mandirian daerah adalah (1) Derajat Desentralisasi Fiskal (2) Kebutuhan Fiskal (3) Kapasitas Fiskal dan (4) Upaya/Posisi Fiskal sedangkan yang tepat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil analisis daerah Kabupaten Malang diketahui bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal diketahui bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Malang sangat rendah yaitu 7 15% Kebutuhan Fiskalnya sebesar 109 49% dan Kapasitas Fiskalnya sebesar 19 49% yang berarti terjadi kesenjangan fiskal sebesar (fiskal gap) sebesar 90%. Sedangkan Upaya Fiskalnya dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD yaitu apabila pertumbuhan PDRB naik sebesar 1% maka PAD akan naik sebesar 1 11%. Oleh karena itulah diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan PAD Kabupaten Malng antara lain dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi dari kekurangan maupun keburukan semua indikator kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malang masih belum mandiri karena peranan PAD sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan bantuan dana dari pusat yang kontribusinya lebih dari 75% dari seluruh penerimaan daerah Kabupaten Malang. Disarankan agar pemerintah Kabupaten Malang meningkatkan PAD dengan secara intensifikasi dan ekstensifikasi meminimalkan pengeluaran daerah mempunyai kemauan yang kuat dalam melaksanakan strategi disertai dengan manajemen yang sempurna dalam pengelolaan keuangan daerah.

Informasi Detail

DDC

Rs 336.0131 JAN i

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2010.

Deskripsi Fisik

xiv, 127 + [31] lembar : il., tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

00901/KI/11

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang, 2010

Subjek

1. KEUANGAN DAERAH
2. OTONOMI DAERAH

Pembimbing

1. SUGENG HADI UTOMO ; 2. MARDONO

Lampiran Berkas