Skripsi

Penyelesaian pelanggaran pemilihan umum legisltaif tahun 2009 di Kabupaten Malang / Fajaruddin

Abstrak
Kata kunci Pemilihan Umum Pelanggaran Pemilihan Umum Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilu adalah suatu proses pemilihan wakil-wakil rakyat yang dilakukan oleh rakyat baik yang berasal dari kalangan parpol maupun tokoh individu secara berkala sebagai perencana perwujudan kedaulatan rakyat dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Penelitian (1) mengetahui Pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Malang. (2) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Malang. (3) Proses penyelesaian pelanggaran pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Malang. (4) Apa saja hambatan yang di temui dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Malang. (5) Tindakan yang di tempuh oleh Panwaslu dalam mengatasi Hambatan pada pelaksanaan pengawasan pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Malang. Adapun metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi wawancara dokumentasi. Jadi data yang digunakan berasal dari para informan Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Pelanggaran-Pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran pemilihan umum legislatif di Kabupaten Malang yaitu (a) Pelanggaran Administratif (b) Pelanggaran Pidana. (2) Faktor Penyebab terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Malang (a) Kurangnya kesadaran dari peserta pemilihan umum di Kabupaten Malang untuk taat pada peraturan pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU. (b) Sebagian masyarakat kurang memahami aturan teknis Pemilihan Umum yang apabila dilakukan hal tersebut melanggar ketentuan. (c) Petugas di TPS maupun di PPS mengalami kesulitan mengisi formulir rekapitulasi suara terutama penggunaan kertas suara yang terpakai atau yang tidak terpakai. (d) Terjadinya kesalahan penghitungan suara di TPS.(3) Proses penyelesaian pelanggaran pemilihan umum legislatif di Kabupaten Malang. (a) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang akan mengkaji setiap temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum legislatif di kabupaten Malang (b) Apabila dari hasil kajian pelanggaran pemilihan umum tersebut masuk pada pelanggaran administratif maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum akan melaporkan Ke Komisi pemilihan Umum Kabupaten Malang dan apabila masuk pada pelanggaran Pidana maka akan dilaporkan ke Kepolisian (Penyidik) (c) Panitia Pengawas pemilihan Umum akan berkoordinasi dengan Gerakan Penegakan Hukum terpadu (GAKUMDU) yang terdiri dari Kepolisian Kejaksaan Pengadilan dan KPU. (4) Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum legislatiif di Kabupaten Malang yaitu (a) Terbatasnya Jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum di kabupaten Malang.(b) tidak ada peraturan yang jelas apabila yang melanggar adalah pejabat negara karena selama ini paraturan yang membahas masalah tersebut masih simpang siur. (5) Upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengawas pemilihan Umum dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum legislatif di Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan tersebut Panitia pengawas Pemilihan Umum meningkatkan Sosialisassi kepada masyarakat selain itu upaya yang dilakukan Panitia pengawas pemilihan Umum kabupaten Malang yaitu meningkatkan Koordinasi dengan Anggota GAKUMDU. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yaitu meningkatkan Koordinasi dengan anggota Gakumdu untuk meningkatkan upaya penyelesaian dan pengambilan keputusan terhadap kasus pelanggaran pemilu legislatif di Kabupaten Malang dengan Tepat dan cepat.

Informasi Detail

DDC

Rs 342.07 FAJ p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2011.

Deskripsi Fisik

viii, 154 + [68] lembar : il., tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

01047/KI/11

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang, 2011

Subjek

1. PEMILIHAN UMUM - PELANGGARAN, PENYELESAIAN

Pembimbing

1. MOCH. YUDHI BATUBARA ; 2. KT. DIARA ASTAWA

Lampiran Berkas