Tesis

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan Guru (Studi kasus pada Dinas Pendidikan Kota Ternate Maluku Utara) / Irsan Marsaoly

Abstrak
Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. Ibrahim Bafadal M.Pd. (II) Prof. H. Ahmad Sonhadji K.H. M.A. Ph.D. Kata kunci kebijakan pemerintah daerah peningkatan kesejahteraan guru. Peningkatan kualitas suatu bangsa dapat dilakukan melalui sektor pendidikan sedangkan peningkatan kualitas pendidikan salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan guru. Dalam dunia pendidikan keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat urgen. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri termasuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah (1) kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru di kota Ternate propinsi Maluku Utara meliputi a) Pemberian biaya tambahan penghasilan kepada guru b) tunjangan untuk tenaga guru dikecamatan dan kelurahan daerah terpencil (2) prosedur implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru meliputi a) Pemberian biaya tambahan penghasilan kepada guru b) tunjangan untuk tenaga guru dikecamatan dan kelurahan daerah terpencil (3) prosedur evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru meliputi a) pemberian biaya tambahan penghasilan kepada guru b) tunjangan untuk tenaga guru dikecamatan dan kelurahan daerah terpencil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus dengan mengembangkan konsep dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan penelitian dilakukan secara snowball sampling. data yang terkumpul dianalisis secara deskreptif dengan alur (1) reduksi data (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan. Agar memperoleh keabsahan data dilakukan melalui (1) uji kredibilitas yang terdiri dari Triangulasi Member cek dan Pendapat para ahli (2) dependabilitas dan (3) konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan pertama kebijakan pemerintah kota Ternate dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru mengacu pada Surat keputusan walikota Ternate No 157 tahun 2008 tentang pemberian biaya tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota Terante dan Surat keputusan walikota Terate No. 800/1821/2008 tentang penetapan besarnya tunjangan untuk tenaga guru tenaga kesehatan dan pegawai negeri sipil umum di kecamatan dan kelurahan daerah terpencil dalam wilayah pemerintah kota Ternate. Kedua implementasi kebijakan pemerintah kota dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru bersifat (top-down) yakni dasar hukum dari adanya pencairan dana tersebut mengacu pada Surat keputusan walikota Ternate No 157 tahun 2008 dan surat keputusan walikota Ternate No. 800/1821/2008 yang dilanjutkan oleh Sekda kota dan bagian hukum. kemudian dari Sekda kota dilanjutkan ke badan pencatat kekayaan dan keuangan serta aset daerah selanjutnya ke bendahara pemda kota bendahara dinas pendidikan bendahara Sekolah selanjutnya di distribusikan kepada guru/pegawai negeri sipil umum secara langsung jika sekolah tersebut statusnya negeri. Sedangkan bagi guru/pegawai yang bertugas di sekolah swasta dapat menerima langsung di bendahara dinas pendidikan kota Ternate karena di sekolah swasta tidak memiliki bendahara sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Adapun prosedur implementasi kebijakan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan guru di kota Ternate diawali dengan (1) sosialisasi kebijakan kepada jajaran terkait (2) pendataan jumlah guru/pegawai negeri sipil umum lainnya dan (3) pelaksanaan kebijakan dimaksud. Ketiga evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah kota Ternate dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru sudah sesuai dengan prosedur yang telah disusun anatara lain tahapannya sebagai berikut (1) pengamatan (2) wawancara (3) pemeriksaan dokumen (4) pengisian kuisioner dan (5) pelaporan hasil evaluasi program. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan sebagai berikut (1) Bagi pemerintah kota Ternate perlu adanya kebijakan yang mengarah ke upaya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil akan tetapi kebijakannya lebih khusus kepada guru dan tenaga kependidikan. (2) Bagi dinas pendidikan kota Terante agar berkoordinasi yang insentif dengan walikota untuk merumuskan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sehingga dapat mendorong semangat para guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam tugas sehari-hari guna peningkatan mutu pendidikan di kota Ternate. (3) Bagi guru agar mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya karena guru sebagai manusia menjadi sorotan utama dalam berbagai kesempatan dan forum. Sehingga guru yang memiliki pekerjaan sampingan di luar jam mengajarnya di sekolah hendaknya dapat mempertahankan eksistensi dirinya sebagai sosok guru yang dinamis inovatif dan kreatif selama pemerintah belum mampu memenuhi standar kesejahteraan guru yang diharapkan (4) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam rangka upaya perbaikan kedepan jika metodologi dan temuan penelitian ini dinilai kredibel dan relevan maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus sejenis dengan fokus lebih mendalam atau pada lembaga lain.

Informasi Detail

DDC

Rt 371.12 MAR k

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Manajemen Pendidikan, 2011.

Deskripsi Fisik

xii, 189 lembar : il., tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

00579/KI/12

Edisi

Tesis (Pascasarjana)--Universitas Negeri Malang. 2011

Subjek

1. GURU - KESEJAHTERAAN

Pembimbing

1. IBRAHIM BAFADAL ; 2. AHMAD SONHADJI K.H.

Lampiran Berkas