Tugas Akhir

Analisis kegiatan pengendalian atas prosedur pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) bendahara pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 / Layla Nur Ardi

Abstrak
Kata Kunci SPJ Kegiatan Pengendalian Penatausahaan Pengeluaran Daerah. Salah satu prosedur pokok yang harus dilakukan dalam mewujudkan kondisi keuangan yang baik adalah pembuatan Surat Pertanggungjawaban serta Sistem Pengendalian Intern yang maksimal. Dalam pembuatan SPJ ini diperlukan ketelitian yang tinggi serta prosedur dan pemisahan tugas yang jelas agar memperoleh laporan yang akurat. Penerapan kegiatan pengendalian atas prosedur Pengesahan SPJ oleh bendahara pengeluaran di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk dirasa sangat dibutuhkan juga. Sehingga penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kegiatan pengendalian atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara pengeluaran dan pelaksanaan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pemisahan fungsi otorisasi atas transaksi penyelenggaraan dokumentasi atas transaksi pembatasan akses dan pencatatan yang akurat di BKD Nganjuk. Untuk mencapai tujuan penulisan diterapkan metode pemecahan masalah yaitu membandingkan penatausahaan pengeluaran daerah di BKD dengan yang tertuang pada Permendagri No. 13/2006 dan Permendagri No. 55/2008 serta membandingkan penerapan kegiatan pengendalian yang diutamakan pada kegiatan pokok sub bagian keuangan di Badan Kepegawaian Daerah dengan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60/2008. Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur penatausahaan pengeluaran daerah di BKD Nganjuk sudah bisa dikatakan baik sehingga penerapan kegiatan pengendalian dalam pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara pengeluaran di BKD Nganjuk sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu penerapan kegiatan pengendalian yang diutamakan pada kegiatan pokok sub bagian keuangan seperti otorisasi atas transaksi pembatasan akses dan pencatatan yang akurat sudah terlaksana dengan baik. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi juga seperti kurangnya sarana komputer pada masing-masing bidang dan tidak adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang mengakibatkan kurangnya kelengkapan dokumen-dokumen pendukung dalam proses pengesahan Surat Pertanggungjawaban. Sehingga saran yang perlu diberikan adalah perlunya kelengkapan berupa komputer tersebut segera terpenuhi untuk masing-masing bidang. Serta adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu di BKD untuk membantu tugas Bendahara Pengeluaran agar mengurangi tindakan penerbitan surat penolakan. Diharapkan perbaikan tersebut dapat menciptakan suatu proses pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang transparan dan sesui dengan sistem peraturan yang berlaku.

Informasi Detail

DDC

Rp 657.3 SAF a

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi D3 Akuntansi, 2012.

Deskripsi Fisik

xi, 96 + [31] lembar : il., tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

01085/KI/12

Edisi

Tugas Akhir (Diploma)--Universitas Negeri Malang, 2012

Subjek

1. KEUANGAN, LAPORAN

Pembimbing

1. DYAH AJU WARDHANI

Lampiran Berkas