Skripsi
Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung / Vovong Ringgar Pradipta
Abstrak
Kata Kunci Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah PAD seharusnya merupakan sumber utama keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan sedangkan kekurangan pendanaan ditunjang dari dana perimbangan. Namun dalam kenyataannya dana perimbangan merupakan sumber dana utama pemerintah daerah. Untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peranan PAD sebagai sumber penerimaan dalam pembiayaan APBD di Kabupaten Tulungagung periode tahun 2006-2011. (2) Untuk mengetahui peranan DAU sebagai sumber penerimaan dalam pembiayaan APBD di Kabupaten Tulungagung periode tahun 2006-2011. (3) Untuk mengetahui apa saja usaha pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (4) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (5) Untuk mengetahui apa saja usaha pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal mengatasi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan PAD dalam APBD memberikan kontribusi rata-rata pertahunya 7 49 persen dengan adanya peningkatan kontribusi di tiap tahunya yaitu tertinggi pada tahun 2011 dengan kontribusi sebesar 9 37 persen. (2) Peranan DAU dalam APBD memberikan kontribusi rata-rata pertahunya 66 38 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Tulungagung lebih banyak menggunakan DAU daripada PAD untuk belanja daerah. Secara umum kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang dilakukan oleh pemerintah Tulungagung merupakan kebijakan dalam bentuk intensifikasi. Sedangkan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah maupun retribusi daerah. Usaha pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal mengatasi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu melakukan penyempurnaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan perencanaan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pelaporan dan pengawasan serta koordinasi antar instansi pengelola PAD.