Skripsi

Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pemberian izin pembangunan apartemen kepada pengembang di Wilayah Kelurahan Penanggungan Kota Malang / Dwi Iriani

Abstrak
Iriani Dwi. 2013. Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Pemberian Izin Pembangunan Apartemen Kepada Pengembang di Wilayah Kelurahan Penanggungan Kota Malang. Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dra. Arbaiyah Prantiasih M.Si (II) Drs. Margono M.Pd. M.Si. Kata Kunci Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen Apartemen merupakan jenis bangunan yang difungsikan sebagai hunian berbentuk vertikal. Bebeda dengan hotel jenis hunian apartemen dapat dikomersialisasikan dengan sistem sewa maupun beli. Sistem sewa dalam apartemen bersifat jangka panjang sama halnya dengan sistem sewa rumah dalam lingkungan permukiman. Meningkatnya jumlah penduduk kota Malang dengan keterbatasan lahan untuk permukiman membuat apartemen menjadi pemilihan untuk dikembangkan oleh pemerintah kota Malang. Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam kebijakan mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan pada gedung apartemen di kawasan Kelurahan Penanggungan kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan gedung. Selain itu dalam penelitian ini akan diketahui apakah terdapat penyalahgunaan izin dari pembangunan gedung apartemen di Kelurahan Penanggungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Sampel data pada saat wawancara dilakukan dengan purposive sampling dimana pemilihan informan didasarkan atas pengetahuan mereka yang mendalam terhadap permasalahan.Untuk mengecek keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh empat simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama tujuan pengembang melakukan pembangunan gedung di jalan veteran nomor 8 tersebut tidak dilakukan sosialisasi secara transparan tentang fungsi gedung. Sehingga warga dan aparat kelurahan belum mengetahui terdapat pergantian fungsi gedung dari apartemen menjadi condotel. Kedua Proses kebijakan mengeluarkan izin mendirikan bangunan Apartemen yang dilakukan oleh PT Mutiara Citra Sentosa di jalan Veteran nomor 8 Kelurahan penanggungan Kecamatan Klojen dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan administratif dan juga teknis izin mendirikan bangunan yang diwajibkan oleh perda nomor 1 tahun 2012 tentang bangunan gedung. Namun dalam praktek di lapangan terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yaitu telah dikeluarkannya surat IMB baru dengan fungsi condotel tanpa dilengkapi dengan izin gangguan. Ketiga Peran pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin mendirikan bangunan telah sesuai dengan administrasi dan teknis yang ditentukan. Keempat pembangunan gedung Penanggungan tidak menjadi solusi bagai peningkatan kesejaterahaan warga sekitar bahkan menimbulkan rasa tidak nyaman di lingkungan kampung

Informasi Detail

DDC

Rs 346.045 IRI k

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi hukum dan Kewarganegaraan, 2013.

Deskripsi Fisik

vi, 113 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

04871/KI/13

Edisi

Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang, 2013

Subjek

1. TATA KOTA - HUKUM DAN PERATURAN
2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pembimbing

1. Arabaiyah Prantiasih ; 2. Margono

Lampiran Berkas