Skripsi

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses sinergitas dengan kepala desa untuk membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo / Siswa Dewi Agustin

Abstrak
Dewi Siska. 2013. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Sinergisitas dengan Kepala Desa untuk Membangun Pemerintahan yang Demokratis Skripsi Pendidikan Kewarganegaraan. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Pembimbing (1) DR. M. Yuhdi Batubara SH M.H (2) Nuruddin Hady SH M.H Kata Kunci Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pemerintahan demokratis Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. dan selain itu peran Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan mengawasi program desa yang akan dilaksanakn seperti pembangunan desa bersama kepala desa sehingga pembangunan desa bisa di selesaikan dengan baik dan sesuai dengan RPJM desa. serta menetapkan peraturan desa besama kepala desa. Penelitian ini bertujaun untu mengetahui a). Untuk mengetahui peran BPD dalam upaya membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. b). Untuk mengetahui dan menganalisis pola hubungan Kepala Desa dan BPD dalam proses sinergisitas untuk membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. c). Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi Kepala Desa dan BPD dalam membangun pemerintahan yang demokratis di Desa Matekan kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Penelitin ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripif. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara studi dokumen dan observasi. Subyek penelitian ini adalah ketua BPD Kepala Desa tokoh masyarakat desa Matekan Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu BPD juga beperan mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan desa apabila adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dalam melakukan pengawasan terhadap suatu program pemerintah fungsi pemerintahan (2) Pola hubungan dalam membangun pemerintahan yang demokratis ini harus baik dan kompak dalam menjalankan sistem pemerintahan di desa karena demi kesejahteraan dan mencapai pemerintahan yang demokratis desa ini. Antara BPD dan Kepala desa pola hubungannya harus baik karena untuk kenyamanan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang professional. (3) Kendala yang di hadapi kepala desa dan BPD dalam membangun pemerintahan yang demokratis ialah Kendala yang di hadapi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun pemerintahan yang demokratis pertama kurangnya SDM masyarakat desa matekan ini masi banyak yang berpendidikan rendah jadi tidak mengerti apa yang mau di program oleh desa Kedua pemerintah desa juga butuh partisipasi masyarakat desa agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan lancar karena dalam menjalankan pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan desa. ketiga dalam melaksanakan program desa tentang pembangunan desa masih terjadi beda persepsi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dalam menjalankan program pembangunan desa terjadi terjadi tarik menarik pembangunan yang akan segera di selesaikan. Tapi kendala tersebut masih bisa di selesaikan dengan cara musyawarah mufakkat. Karena jalan satu-satunya dalam mengatasi beda persepsi itu adalah musyawarah mufakkat. Dari penelitian ini saran-saran yang di ajukan yaitu (1). Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo hendaknya lebih memperhatikan lagi penyelenggaraan pemerintahan desa terutama mengenai pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa selama ini masih kurang independen dalam melaksanakn tugasnya dan perlu di control lagi kedepannya. (2). Bagi pemerintah desa hendaknya lebih lagi keberadaan Masyarakat desanya yang masih kurang SDM nya agar bisa terpenuhi untuk mnjadi pemerintahan yang demokratis. Karena masyarakat desa Matekan ini masih banyak yang SDM nya rendah dengan tidak paham akan pentingnya pendidikan. (3). Bagi anggota BPD hendaknya dalam menjalankan perannya lebih di maksimalkan lagi. Terutama dalam membangun pemerintahan yang demokratis ini. Dan meskipun dalam menjalankan perannya masi banyak kendala namun demikian kendala tersebut masih bisa di jadikan semangat untuk membangun pemerintahan desa ynag demokratis. Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaaan terhadap organisasi tersebut agar meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung BPD melaksanakan fungsinya. (4). Bagi masyarakat hendaknya bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa dalam membangun pemerintahan yang demokratis karena masih banyak masyarakat desa Matekan ini yang SDM nya rendah jadi menuntutlah ilmu karena itu akan membawa kenyamanan dalam hidup desa ini.

Informasi Detail

DDC

Rs 352.00722 AGU p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2013.

Deskripsi Fisik

viii, 90 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

05015/KI/13

Edisi

Skripsi (Sarjana)-- Universitas Negeri Malang, 2013

Subjek

1. PEMERINTAH DESA
2. BADAN PERMUSYAWARATAN

Pembimbing

1. Mohammad Yudhi ; 2. Nuruddin Hady

Lampiran Berkas