Skripsi

Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional di Kota Malang / Kukuh Chrisnayasa Sunaryo

Abstrak
Sunaryo Kukuh Chrisnayasa. 2013. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Di Kota Malang. Skripsi Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Mohamad Yuhdi S.H M.Hum (II) Rusdianto Umar S.H M.Hum Kata kunci Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Penyelenggaraan RSBI Kota Malang. Di dalam melaksanakan proses pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia Pemerintah atau Menteri memiliki tanggung jawab dalam menentukan kebijakan nasional dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Sesuai dengan Ayat 3 Pasal 50 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah dan/pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan Yang Bertaraf Internasional. Akan tetapi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Yang Bertaraf Internasional di judicial review kan kepada mahkamah konstitusi oleh Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan dan orang tua murid yang merasa dirugikan dengan adanya Satuan Pendidikan Yang Bertaraf Internasional ini. Akhirnya mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut maka diperlukan pembahasan tentang implikasi putusan mahkamah konstitusi terhadap penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional di kota malang. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskripsikan beberapa hal yang mencakup penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional di Kota Malang dasar permohonan pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan dan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa paparan sidang dalam bentuk risalah terkait sidang permohonan pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tekhnik wawancara dan observasi. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrument manusia yaitu peneliti itu sendiri. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan kegiatan trianggulasi data. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap penelaahan data tahap identifikasi dan klasifikasi data dan tahap evaluasi data. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh empat simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama masalah penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui dinas pendidikan Kota Malang telah menyelenggarakan satuan pendidikan yang bertaraf internasional di kota malang. Berada pada fase rintisan yaitu rintisan sekolah bertaraf internasional dan masih dikembangkan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional. Kedua masalah dasar permohonan pengujian Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi merupakan peringatan kepada pemerintah agar tidak mengabaikan pendidikan bagi warga Negara indonesia. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas sistem maupun proses pendidikan yang ada di indonesia agar cita-cita Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya di ucapkan pada saat upacara bendera hari senin di seluruh sekolah di tanah air namun pemerintah juga harus merealisasikan tujuan tersebut agar semua lapisan masyarakat baik dari masyarakat atas menengah maupun masyarakat bawah dapat menikmati pendidikan yang sama dengan kualitas yang baik dan biaya terjangkau. Ketiga masalah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan perkara permohonan pengujian 50 Ayat 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dari pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim-Hakim Konstitusi yaitu kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia karena bahasa pengantar yang digunakan oleh sekolah bertaraf internasional adalah bahasa inggris. Penggunaan bahasa asing ini akan berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik. Mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi. Keempat masalah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional di Kota Malang. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah penggunaan kembali sistem pendidikan nasional yang beberapa waktu lalu berada di bawah satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Tidak ada lagi sekolah yang mendapatkan perlakuan yang khusus dari pemerintah baik secara fasilitas kualitas maupun pembiayaan yang ada pada sekolah bertaraf internasional agar sesuai dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh.

Informasi Detail

DDC

Rs 371.204 SUN i

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2013.

Deskripsi Fisik

viii, 106 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

00274/KI/14

Edisi

Skripsi (Sarjana)-- Universitas Negeri Malang, 2013

Subjek

1. SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

Pembimbing

1. Mohamad Yuhdi ; 2. Rusdiyanto Umar

Lampiran Berkas