Skripsi

Analisis peranan musyawarah perencana pembangunan terhadap perencanaan pembangunan daerah (studi kasus di kecamatan di Kabupaten Malang tahun 2013) / Wisnu Satriyoadi

Abstrak
Satriyoadi Wisnu. 2009. Analisis Peranan Hasil Musyawarah terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus di Kecamatan di Kabupaten Malang . Skripsi Jurusan S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr.Agung Haryono M.E M.P. Ak (II) Thomas Soseco S.E M.Sc Kata Kunci Peranan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kabupaten Malang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang semakin memperjelas bahwa posisi masyarakat dalam pemerintahan sangat dominan yaitu masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subyek pembangunan. Dalam posisinya sebagai subjek pembangunan masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelesaikan urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi di daerahnya. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilihat sebagai shared authority diantara para stokeholders pembangunan dimana proses pembangunan tidak didominasi oleh satu pihak saja (misalnya pemerintah) tetapi merupakan usaha bersama Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Mengenai Fokus penelitian faktor faktor yang mempengaruhi adanya pelaksanaan musrenbang kecamatan peranan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan terhadap perencanaan daerah di setiap kecamatan serta dampak positif dan negatif dari terlaksananya musrenbang kecamatan terhadap perencanaan pembangunan daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Malang. Jenis penelitian adalah penelitian studi kasus serta data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Teknik analisis dilakukan dengan teknik analisis dokumentasi teknik wawancara dan teknik observasi. Hasil dari penelitian ini adalah musrenbang kecamatan ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu Pertama tingginya tuntutan dan aspirasi yang beragam dari berbagai kepentingan dalam masyarakat sehingga perlu adanya pembahasan dan kesepakatan hasil - hasil musrenbang kelurahan atau desa yang akan jadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan tersebut Kedua rendahnya pemahaman mengenai apa yang dibutuhkan di daerahnya Ketiga mengklarifikasi prioritas kebutuhan mana yang akan dibiayai serta dilaksanakan dan mengevaluasi mengenai perencanaan pembangunan yang di tahun sebelumnya masih belum terlaksana. Beberapa masalah yang ditemukan adalah wilayah Kabupaten Malang yang luas anggaran pembangunan hanya dapat merealisasikan sebagian saja usulan masyarakat masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat kelurahan maupun kecamatan sebagai pendamping masih sangat kurang.

Informasi Detail

DDC

Rs 352.94 095982 SAT a

Prodi

, 2014.

Deskripsi Fisik

ix, 112 lembar : il., tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

04691/KI/14

Edisi

1. Agung Haryono ; 2. Thomas Soceco

Subjek

1. PEMBANGUNAN DAERAH - KABUPATEN MALANG
2. PEMBANGUNAN DAERAH, PERENCANAAN

Pembimbing

-

Lampiran Berkas