Skripsi

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan peraturan bersama kepala desa berdasar pasal 209 UU Nomor 32 Tahun 2004 di Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang / Ilham Syahrul Jiwandono

Abstrak
Jiwandono Ilham Syahrul. 2014. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa Berdasar Pasal 209 UU No 32 Tahun 2004 di Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Drs. Ketut Diara Astawa S.H. M.Si (II) Rusdianto Umar S.H. M.Hum. Kata Kunci Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa Peraturan Desa. 12288 12288 12288 12288 Badan Permusyawaratan Desa maupun Kepala Desa merupakan unsur dalam pemerintahan desa yang mempunyai hubungan fungsional dan kemitraan. Badan Permusyawaratan Desa sendiri adalah lembaga perwakilan dari masyarakat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan Kepala Desa merupakan unsur pelaksana perihal penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan desa maupun APBDes yang telah disetuji bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. 12288 12288 12288 12288 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa berdasar UU No 32 tahun 2004. Selain itu dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa Prosedur pembuatan Peraturan Desa oleh BPD dan kepala Desa maupun untuk mengetahui efektivitas Peraturan Desa yang sudah dibuat. 12288 12288 12288 12288 Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Data penelitian berupa data hasil wawancara maupun dokumentasi dari desa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrument manusia yaitu peneliti sendiri. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan kegiatan trianggulasi data. 12288 12288 12288 12288 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh empat simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama masalah tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa. Tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa telah tercantum dalam UU No 32 tahun 2004 tepatnya pada apasal 209. Adapun tugas dan fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 12288 12288 12288 12288 Kedua masalah hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa. Hubungan antara keduanya selama ini kurang harmonis dikarenakan ada beberapa hal salah satunya menyangkut dengan permasalahan masa lalu. 12288 12288 12288 12288 Ketiga masalah prosedur pembuatan peraturan desa. Antara BPD dan Kepala Desa sudah mengetahui prosedur pembuatan peraturan desa.mulai dari menampung aspirasi masyarakat membuat rancangan peraturan desa hingga penetapan peraturan desa tersebut. 12288 12288 12288 12288 Keempat masalah efektivitas peraturan desa yang sudah dibuat. Selama ini peraturan desa yang ada sudah dijalankan dengan baik dan bermanfaat bagi semualapisan masyarakat tanpa ada protes dari masyarakat

Informasi Detail

DDC

Rs 307.72 JIW f

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2014.

Deskripsi Fisik

ix, 103 lembar : il. , tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

00046/KI/15

Edisi

Skripsi (Sarjana)-- Universitas Negeri Malang, 2014

Subjek

1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pembimbing

1. Ketut Diara Astawa ; 2. Rusdianto Umar

Lampiran Berkas