Skripsi

Dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan Etnis Tionghoa di Kecamatan Banyuwangi (1967-2014) / Vidy Yulianingtyas

Abstrak
ABSTRAK Yulianingtyas Vidy.2015. PengaruhKebijakanPemerintahTerhadapKehidupanEtnisTionghoa di KecamatanBanyuwangi (1967-2014).Skripsi Program StudiPendidikanSejarah JurusanSejarah FakultasIlmuSosialUniversitasNegeri Malang. Pembimbing Dr. Ari Sapto M.Hum. Kata Kunci EtnisTionghoa Kebijakan Banyuwangi Padatahun 1967-2014 pemerintahmengeluarkankebijakan-kebijakanterhadapetnisTionghoa di Indonesia termasuk di KecamatanBanyuwangi.Padatahun 1967-1998 yaitupadamasaOrdeBarukebijakan yang dikeluarkanolehpemerintahmengarahkepadatindakandiskriminatifgunamenghilangkanidentitasTionghoa. Kebijakantersebutberdampakpadakesulitankehidupansosial-budayaetnisTionghoa di KecamatanBanyuwangi.Padatahun 1998-2014 setelahmasaOrdeBaruberakhirbergantidenganReformasi pemerintahmencabutsegalakebijakandiskriminasiterhadapetnisTionghoa.KehidupanetnisTionghoamenjadisetaradenganmasyarakatpribumi. Rumusanmasalahdalampenelitianiniadalah (1) BagaimanakebijakanpemerintahterhadapetnisTionghoa (2) BagaimanadampakkebijakanpemerintahterhadapkehidupanetnisTionghoa di KecamatanBanyuwangi 1967-2014. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodepenelitiansejarah yang meliputiheuristik kritik intern dankritikekstern interpretasidanhistoriografi. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa (1) padamasaOrdeBarupemerintahmengeluarkankebijakan-kebijakanuntuketnisTionghoa demi terselenggaranya program asimilasi misalnyakebijakan No. 14 Tahun 1967. Isi darikebijakantersebutmengenaipelaranganadat-istiadat kebudayaandan agama Tionghoa. Kebijakan yang dikeluarkanpadamasaOrdeBarutidakmemihaketnisTionghoa.PadamasaReformasi pemerintahmengeluarkankebijakan yang bersifatpositif sepertitidakmemberlakukannyakebijakan No. 14 Tahun 1967 yang dikeluarkanolehpemerintahOrdeBarukepadaetnisTionghoa. PemerintahmulaimemperhatikankeberadaanetnisTionghoadanmemberikanhakdankewajiban yang samaantaraetnisTionghoadanPribumi (2) Dampakkebijakan yang dikeluarkanpadamasaOrdeBarumembuatetnisTionghoa di KecamatanBanyuwangi tidakdapatmerayakanhariImlek adanyapergantiannama tidakdiakuinya agama Khonghucudantidakdiperbolehkanmenampilkankebudayanmereka. Tahun 1998-2014 yaitumasaReformasi pemerintahtelahmencabutkebijakanpadamasapemerintahanOrdeBaru yang dirasamerugikanetnisTionghoa.KehidupanetnisTionghoaKecamatanBanyuwangimenjadilebihbaik merekatelahmendapatkanhak-haknyakembaliseperti dapatmerayakanharirayaImlekdanberkurangnyatindakandiskriminatif. PenelitianinimenyimpulkanbahwakehidupanetnisTionghoamengalamiperubahankebijakan yang bersifatdiskriminatifpadamasaOrdeBarudanbersifatdemokratispadamasaReformasi. Berdasarkanpenelitianinidisarankanuntukpenelitianlebihlanjutdalamdampakkebijakan yang telahdiberikanpemerintahdalamkehidupanmasyarakatTionghoa terutamamasyarakat di tingkatKabupatenBanyuwangi yang sifatnyalebihluas agar pemahamanmengenaidampakdalamkebijakanmasyarakatTionghoa di setiapdaerahdapatterpenuhi.

Informasi Detail

DDC

Rs 352.34951 YUL d

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Sejarah, 2015.

Deskripsi Fisik

xiii, 209 lembar : il. , tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

03023/KI/15

Edisi

Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang. 2015

Subjek

1. PEMERINTAH KEBIJAKAN - TIONGHOA
2. GOVERMENT, POLICY - CHINESE

Pembimbing

1. Ari Sapto

Lampiran Berkas