Skripsi
Pelaksanaan pengukuran kebutuhan dan rekrutasi peserta pelatihan (di Balai Keleuarga Berencana dan Pemberdaya Masyarakat Kota Malang) / Elmi Aldila
Abstrak
ABSTRAK Aldila Elmi. 2015. Pelaksanaan Pengukuran Kebutuhan dan Rekrutasi Peserta Pelatihan (studi kasus di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya Masyarakat Kota Malang). Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. Supriyono M.Pd. (II) Dr.Hardika M.Pd. Kata kunci Pengukuran Kebutuhan Rekrutasi Peserta Pelatihan Pelatihan Program pelatihan diselenggarakan oleh lembaga pemerintah khususnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya Masyarakat bertujuan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan masyarakat yang belum teratasi dan terpenuhi. Program yang disusun pemerintah diharapkan tepat guna tepat sasaran dalam mengatasi problematika masayarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) Proses penyusunan program di BKBPM (2) seperti apa proses pengukuran kebutuhannya (3) seperti apa proses rekrutasinya dan (4) Dalam penyusunan program penyelenggara mengkaitkan proses pengukuran kebutuhan dan rekrutasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan observasi wawancara mendokumentasikan kegiatan berupa foto maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran pelatihan dan rekrutasi peserta pelatihan di BKBPM Kota Malang. Penelitian yaitu mengamati proses pengukuran kebutuhan dan rekrutasi secara sitematik dalam penyusunan program di BKBPM. Penelitian menggunakan teknik analisis reduksi data display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggali informasi secara luas dan mendetail sehingga ditemukan langkah-langkah sistematik dalam penyususnan program kaitannya pengukuran kebutuhan dan rekrutasi untuk mengukur seberapa tepat sasaran dan tepat guna program diselenggarakan untuk mengatasi problematika masyarakat yang begitu kompleks. Penelitian menemukan bahwa BKBPM dalam menyusun program pelatihan melakukan pengukuran kebutuhan dengan cara top-down dan bottom-up. (1) top-down pengukuran kebutuhan yang digunakan untuk mengukur peserta yang layak mengikuti pelatihan (rekrutasi peserta) program pokok/program pusat BKBPM yang wajib dijalankan pemerintah daerah. (2) bottom-up pengukuran kebutuhan yang digunakan 2 tahap. Tahap pertama digunakan untuk mengukur (a) ketepatgunaan program diselenggarakan untuk masyarakat dilakukan pada pada saat musrenbang tingkat RT Kelurahan Kecamatan dan Kota. Tahap kedua digunakan untuk mengukur (a) desain program yang sesuai harapan peserta pelatihan (b) tepat sasaran peserta yang layak mengikuti program pelatihan (rekrutasi) (c) analisa rencana tindak lanjut yang dibutuhkan peserta pelatihan. Kenyataannya pengukuran program semakin lama tidak digunakan secara sistematis masyarakat mengajukan program tanpa mengikuti musrenbang namun langsung dialokasikan langsung kepada Walikota. Kegiatan itu dilakukan karena banyak peserta yang mengajukan selama berkali-kali namun tidak pernah lolos seleksi banyak masyarakat yang belum mengetahui pelatian pemberdayaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Malang. Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan pengukuran kebutuhan dengan selektif obyektif sistematif tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan.