UPT Perpustakaan UM

  • Beranda
  • Informasi
  • Repository UM
  • SIPADU UM
  • OPAC SIPADU

Pencarian Spesifik

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Skripsi

Analisis good governance penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah (studi kasus pada Dispenda Kota Mojokerto) / Regina Ayu Wulandari

Wulandari, Regina Ayu - Nama Orang;

Abstrak
Abstrak Wulandari Regina. 2011. AnalisisGood GovernancePenerimaanPajakBumiBangunan (PBB) dan Bea PerolehanHakAtas Tanah danBangunan (BPHTB) SebagaiPajak Daerah (StudiKasuspadaDispenda Kota Mojokerto). Sripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Dr. Sri Pujiningsih SE. M.Si. Ak. Pembimbing (2) Sulastri S.Pd M.SA. Kata Kunci Efektifitas Efisiensi Transparansi Akuntabilitas Good Governance PBB dan BPHTB Pemerintahmerupakanpengembanamanatrakyatdanbertanggungjawabkepadarakyat.Salah satuupayapemerintahatausektorpublikuntukmewujudkankeuangannegaradankeuangandaerah yang demokratisadalahdenganmengelolanyadengantatakelola yang baikatau yang biasadisebutdengangood governance.SesuaiUndang-UndangNomor 28 Tahun 2009 Pemerintahmenetapkantambahanpajak yang dialihkandaripajakpusatmenjadipajakdaerah.Pajaktersebutantara lain pajaksarangburungwalet PajakBumidanBangunanPedesaandanperkotaan dan Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan (selanjutnyadisingkatdengan BPHTB). Pengalihanpajakpusatmenjadipajakdaerahinimerupakanbentuktindaklanjutdarikebijakanotonomidaerahsertadesentralisasifiskal. Seluruhkegiatan proses pendataan penilaian penetapan pengadministrasian pemungutan/penagihan PBB PedesaandanPerkotaandan BPHTB akandiselenggarakanlangsungoleholehPemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Dalamgood governanceterdapatbeberapakarakteristikantara lain transparansi akuntabilitas efektivitasdanefisiensi. Beberapakarakteristiktersebutmerupakanindikatorutamadalammenilaikinerjapemerintahdalammengelolakeungankhusunyadalammengelolapenerimaan PBB PedesaandanPerkotaanserta BPHTB. Denganmenjadikangood governancesebagaiacuandiharapkanpemerintahmampumelakukantugasnyadenganbaikterkaitdenganpengalihan PBB PedesaandanPerkotaanserta BPHTB sebagaipajakdaerah.


Informasi Detail
DDC
Rs 336.2014 WUL a
Prodi
Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2015.
Deskripsi Fisik
ix, 75 lembar : il. , tab. 30 cm
Bahasa
Indonesia
No Reg
05220/KI/15
Edisi
Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang, 2015
Subjek
1. PAJAK DAERAH
2. LOCAL TAXES

Pembimbing
1. Sri Pujiningsih ; 2. Sulastri
Lampiran Berkas
You must be logged in to get fulltext


UPT Perpustakaan UM
  • Berita

Tentang Kami

TIM IT Perpustakaan 2023

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik