Skripsi

Pola rekrutmen perangkat desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri / Wahyuningsih

Abstrak
ABSTRAK Wahyuningsih. 2016. Pola Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Skripsi Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Didik Sukriono SH. M.Hum. (II) Dr. Nuruddin Hady SH. M.H. Kata Kunci Rekrutmen Perangkat Desa Peraturan Pemerintah Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. Karena itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Ketentuan Rekrutmen Perangkat Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desa (2) Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang Berlaku (3) Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Data penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu Kepala Desa Banggle Sekretaris Desa Banggle Kaur Umum Desa Banggle Kepala Dusun Desa Banggle. Kegiatan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif yang dimulai dari tahap (1) Reduksi data (2) Penyajian data (3) Verifikasi data. Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh tiga hasil penelitian sebagai berikut. Pertama ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang rekrutmen perangkat desa yaitu (1) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (2) Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kedua pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Banggle dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu (1) rekrutmen perangkat desa di Desa Banggle ada tiga tahapan seleksi seperti tahap administrasi tes tulis dan tes wawancara (2) Perda Kabupaten Kediri No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ketiga kendala dalam pelakanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Banggle yaitu (1) kurangnya koordinasi Pemerintah Desa Banggle dengan RT (2) kurangnya sosialisasi. Beberapa saran dari peneliti diajukan kepada beberapa pihak yakni (1) Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri seharusnya segera membuat Perda baru yang disesuaikan dengan peraturan yang baru (2) Bagi Pemerintah Desa Banggle perlu adanya upaya yang lebih untuk melakukan sosialisasi dalam rekrutmen perangkat desa sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas (3) Bagi Masyarakat Desa Banggle seharusnya masyarakat meningkatkan lagi partisipasinya dalam rekrutmen perangkat desa sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang sejahtera.

Informasi Detail

DDC

Rs 352.170683 WAH p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2016.

Deskripsi Fisik

xii, 124 lembar : il. , tab. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

No Reg

01888/KI/16

Edisi

Skripsi (Sarjana). Universitas Negeri Malang. 2016

Subjek

1. DESA, PEMERINTAHAN - MANAJEMEN PEGAWAI
2. VILLAGE GOVERMENT - PERSONNEL MANAGEMENT

Pembimbing

1. Didik Sukriono ; 2. Nuruddin Hady

Lampiran Berkas