Skripsi

Pengaruh opini audit BPK terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia / Septyan Wildhatama

Abstrak
ABSTRAK Wildhatama Septyan. 2016. Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Nurika Restuningdiah S.E. M.Si. Ak CA. (II) Dr. Cipto Wardoyo S.E. M.Pd. M.Si. Ak CA. Kata Kunci opini audit BPK tingkat korupsi pemerintah daerah Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Korupsi dipahami sebagai perilaku pejabat-pejabat sektor publik - politisi pegawai negeri yang memakai kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri sendiri atau bersama. Penyebab korupsi adalah tidak diterapkannya prinsip good governance dengan baik dan menyeluruh. Korupsi yang tidak segera ditangani akan menyebabkan tingginya kesenjangan sosial kemiskinan dan rendahnya pelayanan publik. Prinsip akuntabilitas diyakini dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi di pemerintah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan keberlakuan prinsip good governance khususnya prinsip akuntabilitas dalam mencegah tindakan korupsi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2010. Dari populasi tersebut digunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel dan diperoleh sampel 39 laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai indeks persepsi korupsi dari Tranparency International dan telah diaudit oleh BPK pada tahun 2010. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal tersebut disebabkan opini audit BPK tidak bisa merefleksikan prinsip akuntabilitas sepenuhnya. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menggunakan Ikhtisar Laporan Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) E-Government dan Laporan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertimbangan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah.

Informasi Detail

DDC

Rs 364.1323 WIL p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2016.

Deskripsi Fisik

ix, 83 [15] lembar ; ill.; tab.; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

04794/KI/16

Edisi

Skripsi (Sarjana)-- Universitas Negeri Malang. 2016

Subjek

1. PEMERINTAHAN DAERAH - KORUPSI
2. CORRUPTION IN LOCAL GOVERNMENT

Pembimbing

1. Nurika Redstuningdiah; 2. Cipto Wardoyo

Lampiran Berkas