Tesis

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya aparatur negara (studi kasus di Bappeda Kabupaten Mimika Propinsi Papua) / Yunias Kulla

Abstrak
ABSTRAK Kulla Yunias. 2017. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Sumber Daya Aparatur Negara (Studi Kasus Di Bappeda Kabupaten Mimika Propinsi Papua). Tesis Program Studi S2 Manajemen Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto M.Pd. M.Ed. (II) Dr. Sopiah M.Pd. M.Si. Kata Kunci Kebijakan Pengembangan SDM. Permasalahan kualitas SDM yang rendah di Kabupaten Mimika adalah Pendidikan yang minim. Setidaknya ada lima masalah SDM yang mungkin terjadi di Bappeda yang perlu dipelajari lebih lanjut yaitu kualitas atau kompetensi penempatan kerja budaya organisasi dan kepemimpinan serta kinerja PNS. 1.Penelitian berfokus pada 1) Kondisi obyektif sumber daya aparatur negara di Bappeda (a) Penerapan kebijakan Bappeda dalam mengembangkan sumber daya aparatur negara di PEMDA Kabupaten Mimika. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. 2.Metode deskriptif dipilih dalam penelitian ini dalam rangka mengkaji piliha-pilihan dan kebijakan yang telah dilakukan dan bukan untuk memprediksi pilihan dan kebijakan di masa yang akan datang. 3.Hasil penelitian menunjukkan sumber daya aparatur negara di Bappeda memadai secara kuantitatif. Akan tetapi secara kualitas sumber daya aparatur negara masih belum memadai dengan adanya fakta bahwa masih sangat banyak PNS yang belum berpendidikan tinggi. Langkah perbaikan untuk permasalahan kualitas SDM di Bappeda Kabupaten Mimika salah satunya adalah perbaikan sistem perekrutan. Saat ini perekrutan PNS dilakukan dengan standar yang lebih tinggi yaitu minimal berpendidikan sarjana. PEMDA kabupaten Mimika secara aktif terus berusaha mengembangkan kualitas SDM menyekolahkan anak daerah baik yang aktif sebagai PNS maupun yang belum bekerja. Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini beberapa saran peneliti ajukan. Bappeda Kabupaten Mimika diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan SDM yang saat ini terjadi dan melakukan penilaian menyeluruh terkait dengan sumber daya aparatur negara diharapkan mampu mencari penyelesaian masalah-masalah SDM meliputi rendahnya kualitas SDM rendahnya kinerja PNS kurang disiplin dan termotivasinya PNS dalam bekerja kurang tegasnya kepemimpinan di tubuh PEMDA serta sistem evaluasi kerja dan sanksi yang berantakan serta diharapkan mampu mengembangkan SDM secara menyeluruh tidak hanya dari aspek kualitas setelah mampu menyelesaikan permasalahan kepegawaian yang terjadi. ABSTRACT Kulla Yunias. 2017. Implementation of Local Government Policy in Developing State Apparatus Resources (Case Study in Bappeda Kabupaten Mimika Papua Province). Thesis Master Program of Management Postgraduate of State University of Malang. Counselor (I) Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto M.Pd. M.Ed. (II) Dr. Sopiah M.Pd. M.Si. Keywords Development Policy Human Resources. The problem of low quality of human resources in Kabupaten Mimika is minimal education. There are at least five possible human resource issues in Bappeda that need to be studied further quality or competence job placement organizational culture and leadership and civil servant performance. 1. Research focuses on 1) Objective state resource state in Bappeda (a) Implementation of Bappeda policy in developing state apparatus resources in Pimda Kabupaten Mimika. The research was conducted using qualitative method with case study type. 2. Descriptive method selected in this study in order to review the choices and policies that have been done and not to predict the choices and policies in the future. 3. The results show that the state apparatus resources in Bappeda are sufficiently quantitative. However the quality of state apparatus resources is still not sufficient with the fact that there are still many civil servants who have not been highly educated. Improvement measures for quality human resource issues in Bappeda Kabupaten Mimika one of which is improvement of recruitment system. Currently the recruitment of civil servants is done to a higher standard of minimum undergraduate education. PEMDA Mimika district actively continuously strives to develop the quality of human resources to educate children of the region either active as civil servants or who have not worked. Based on the findings and discussion in this study some suggestions researchers propose. Bappeda of Mimika Regency is expected to be able to identify the current human resource problems and conduct a comprehensive assessment related to the state apparatus resources it is expected to be able to solve human resource problems including low quality of human resources low civil servant performance lack of discipline and motivated civil servants in work Leadership in the PEMDA body as well as job evaluation system and sanctions are messy and expected to be able to develop human resources thoroughly not only from the aspect of quality after being able to solve the employment problems that occur.

Informasi Detail

DDC

Rt 352.140684 KUL i

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Magister Manajemen, 2017.

Deskripsi Fisik

viii, 170 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

03512/KI/17

Edisi

Tesis (Pasca Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2017

Subjek

1. PEMERINTAH DAERAH - MANAJEMEN EKSEKUTIF
2. LOCAL GOVERNMENT - EXECUTIVE MANAGEMENT

Pembimbing

1. Budi Eko Soetjipto ; 2. Sopiah

Lampiran Berkas