Skripsi

Analisis tingkat kerusakan lahan pertambangan emas ilegal Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi / Ryan Darmawan

Abstrak
ABSTRAK Darmawan Ryan. 2017. Analisis Tingkat Kerusakan Lahan Pertambangan Emas Ilegal Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Didik Taryana M.Si (II) Prof. Sumarmi M.Pd Kata Kunci Kerusakan Lahan Pertambangan Emas Ilegal Kerusakan lahan akibat pertambangan merupakan suatu permasalahan yang selalu akan muncul dalam suatu proses pertambangan. Pertambangan illegal maupun pertambangan legal selalu mempunyai masalah meskipun permasalahannya sedikit berbeda. Seperti halnya pertambangan illegal Tumpang Pitu ini pertambangan yang berada di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani KPH Banyuwangi Selatan telah memunculkan suatu permasalahan bagi lingkungan maupun bagi masyarakat setempat karena rawan terjadi konflik-konflik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan tujuan untuk melihat tingkat kerusakan lahan pertambangan pada pertambangan illegal Tumpang Pitu. Metode yang digunakan adalah dengan pengaharkatan dari 5 variabel yang telah yang mengacu dari Indeks Kriteria Kerusakan Lahan Akses Terbuka Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat tahun 2015. Variabel-variabel tersebut adalah (1) Perundang-Undangan (2) Lingkungan Fisik (3) Lingkungan Hayati (4) Sosial Ekonomi Budaya (5) Kesehatan Masayarakat. Variabel-variabel tersebut Hasil dari analisis pengaharkatan menunjukkan bahwa pertambangan illegal Tumpang Pitu tersebut mengalami kerusakan sedang dengan nilai Tingkatan Kerusakan Lahan Terbukanya adalah 28.94 dan rekomendasi operasi lanjut dengan perbaikan pada kriteria lemah. Dari kelima variabel yang diteliti menunjukkan bahwa variable Perundang-Undangan merupakan variable yang paling lemah dan perlu adanya perbaikan tersendiri. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya sinergi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) antara pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Perhutani hal ini dikarenakan pertambangan illegal ini berada dikawasan hutan yang dikelola oleh perhutani sedangkan pihak yang mempunyai hak untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat adalah Pemerintah Provinsi. Selain itu perlu adanya ketegasan pihak-pihak terkait karena jika pertambangan illegal ini dilanjutkan akan memberikan dampak yang lebih buruk terhadap kondisi lingkungan. ABSTRACT Darmawan Ryan. 201 7. Analysis of Land Damage Level in Illegal Gold Mining Area in Tumpang Pitu Sumberagung Village Pesanggaran Distric Banyuwangi Regency. Theses. Department Geography Faculty of Social Sciences State University of Malang. Advisor (I) Dr. Didik Taryana M.Si (II) Prof. Sumarmi M.Pd Keywords Land Damage Illegal Gold Mining Land damage caused by mining is a problem that always appears in a mining process. Illegal mining or mining legal always have problem even though the problem a bit different. Such as illegal mining Tumpang Pitu mining that are located in forest area managed by The Forestry Department KPH South Banyuwangi has raised a problem for the environment as well as for local community because it is seriously affected by conflicts. This research is survey research with the aim to see the extent of damage to the land mines on an illegal mining Tumpang Pitu. The method used is by rating from 5 variables that have a reference to an Criteria Open Access Land Damage Index Caused by People Mining Activity of year 2015.The variables are (1) Legislation (2) Physical environment (3) Biological environment (4) Social economic cultural (5) Public health. The results of rating analysis indicate that illegal mining Tumpang Pitu is sufficient damage with the value of damage rating to the opening land is 28.94 and recommendations for further operations with improvements in weak criteria. Of the five variables examined shows that the legislation variable that most weak and there is need to repair. Advice from this research is need for synergy Mining Area Assignment (WPR) between The Government of East Java Province with The Forestry Department this illegal mining is located in the forest managed by Forestry Department while the parties have right to issue mining permits Provincial Government. Besides that need for firmness related parties because if this illegal mining continued will provide a worse impact against environmental conditions

Informasi Detail

DDC

Rs 622.3422 DAR a

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Geografi, 2017.

Deskripsi Fisik

xi, 173 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

05191/KI/17

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2017

Subjek

1. EMAS, PERTAMBANGAN - KERUSAKAN LAHAN
2. GOLD MINE - LAND DAMAGE

Pembimbing

1. Didik Taryana ; 2. Sumarmi

Lampiran Berkas