Tesis

Mampu laba: terjebak bias kompetensi (studi kinerja di terminal Angkutan Umum Penumpang Jalan Raya di Jawa Timur) / Soko Wikardojo

Abstrak
ABSTRAK Wikardojo Soko 2017. Mampu laba terjebak bias kompetensi (studi kinerja di terminal Angkutan Umum Penumpang Jalan Raya di Jawa Timur).Tesis (Pasca Sarjana)--Universitas Negeri Malang. Pembimbing 1. Cipto Wardoyo 2. Nurika Restuningdiah. Kata kunci mampulaba bias kompetensidantarifretribusi Mampu laba sebatas retorika. Dalam prakteknya seringkali terjadi bias kompetensi pada proses pengolahan informasi pasar tepat guna terhadap pembuatan keputusan mampulaba. Dalam melakukannya mereka bisa (tidak disengaja) menyimpangkan proses pengambilan keputusan. Penyimpangan ini membawa kepada perilaku tidak rasional dan keputusan cacat (Pompian 2012 h. 43). Sejalan dengan Peters. (2004 h. 1) apabila pengambil keputusan tak rasional maka mereka umumnya memakai metode yang salah untuk memecahkan masalah karena Timmermann and Granger. (2004 h. 1) menyatakan hipotesis pasar yang tepat guna akan mengoptimalkan peramalan berdasarkan informasi yang lengkap. Penentuan tarif retribusi di sektor transportasi mengacu pada Hyman (2002 h. 398-399) menyebutkan bahwa ongkos pemakai adalah harga yang ditentukan melalui keputusan politik bukan pengaruh pasar. Sedangkan keputusan politik ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan penentuan tarif retribusi adalah kompetensi pejabat berkaitan dengan bidang teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Kompetensi (Spencer 1993) terdirimotif watak konsep diri pengetahuan dan keterampilan. Penentuan tarif berkaitan dengan tujuan lembaga apakah akan membiayai sepenuhnya kegiatan dari pendapatan membiayai sebagian dari pendapatan atau membiayai sepenuhnya dari subsidi. Pada dasarnya suatu kegiatan harus mempunyai sumber pembiayaan apakah sumber pembiayaan dari kegiatan itu atau dari subsidi pihak lain namun ketergantungan kepada pihak lain akan mempengaruhi kelancaran penerimaan yang akan dipergunakan untuk operasional karena pihak lain belum tentu mempunyai kelebihan dana. Maka perlu digali sumber pendapatan dari kegiatan itu sendiri tentunya pendapatan tersebut dapat menutup biaya operasional dan memberikan sisa yang bisa dicadangkan untuk kegiatan berikutnya yang disebut laba usaha. Kemampulabaan usaha perlu diputuskan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan informasi yang tepat untuk kegiatan tersebut. Sejakdiberlakukannya otonomi daerah 1 Januari 2001 banyak kewenangan pusat yang dialihkan ke daerah diantaranya bahwa daerah harus mampu mengelola keuangannya termasuk mencari pendapatan asli daerah untuk menutup kebutuhan operasional dan pembangunan di daerah masing-masing. Terminal angkutan umum penumpang jalan raya dalam struktur pemerintah daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) harus dapat dikelola dengan baik agar dapat menguntungkan pemerintah namun tidak memberikan beban yang berlebihan bagi masyarakat.Namun keinginan yang menggebu-gebu dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak sejalan dengan kondisi yang ada di terminal. Dengan rendahnya peran retribusi terminal dalam APBD tahun 2000 di kota-kota Jawa Timur di bawah 2% (Wikardojo 2001) justru menjadikan terminal menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah. Namun ukuran ini tidak nyata pengukuran kinerja keuangan dilakukan secara global untuk menutup biaya belanja operasional pemerintah disusunlah target pendapatan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Keberhasilan kinerja keuangan diukur dari pemenuhan target seberapa besar target dapat direalisasikan sedangkan target diasumsikan dari pencapaian realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Ada kelemahan bila mengacu pada target pendapatan semata tanpa menghitung biaya operasional untuk memperoleh pendapatan bisa terjadi rugi karena ternyata pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Hal ini terjadi di dalam pengelolaan retribusi terminal di Jawa Timur salah satu penyebabnya adalah terjadinya bias kompetensi pejabat pengambil keputusan yang gagal menetapkan kemampulabaan terminal karena kurang banyak informasi yang diperolehnya. Penelitianiniadalahpenelitiankualitatifdeskriptifmenggunakan data primer darikelompokinforman (77 terminal) yang diambilacakuntukmenjelaskanmampulabadan bias kompetensidalampenetapantarifretribusi. Informandibutuhkanuntukbisamenjawabfenomena yang ada Temuanpenelitianmenunjukkanbanyakpejabat yang tidakberkompeten di bidang yang ditangani terutamakompetensipengetahuan. Latarbelakangpendidikanpejabatbukandaritransportasi karenapemahamandangkalmakatidakmampumengambilkeputusansendiri menggantungkankeputusankelompok. Pemahamanteoridanpraktekmampulabakurang hanyapemahamanmengikutiperintahatasanuntukmemenuhi target pendapatanretribusi. Saran penelitianiniadalahdalamperekrutanpejabatsebaiknyaberkaitandengantujuanorganisasi.

Informasi Detail

DDC

Rt 657.835 WIK m

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Magister Akuntansi, 2017.

Deskripsi Fisik

xii, 82 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

01169/KI/18

Edisi

Tesis (Pasca Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2017

Subjek

1. AKUNTANSI PEMERINTAH
2. ACCOUNTING OF GOVERNMENT

Pembimbing

1. Cipto Wardoyo ; 2. Nurika Restuningdiah

Lampiran Berkas