Skripsi

Pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan madrasah diniyah sebagai upaya pengembangan pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan / Erfianti

Abstrak
RINGKASAN Erfianti. 2018. Pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah sebagai Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. H. A. Rosyid Al Atok M.Pd. M.H (II) Dr.Nur Wahyu Rochmadi M.Pd. M.Si Kata kunci pelaksanaan kebijakan Wajib Madrasah Diniyah pendidikan karakter Sebagai akibat adanya otonomi daerah Pasuruan yang di kenal sebagai kota santri senantiasa berupaya untuk menggali potensi daerah nya. Otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi daerah termasuk Kabupaten Pasuruan untuk mengembangkan pendidikan di daerahnya. Kondisi masyarakat saat ini utamanya generasi mudanya yang dinilai mengalamani dekadensi moral menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menetapkan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah melalui Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Adanya kebijakan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskripsikan lima hal yaitu (1) mendeskripsikan tentang model kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah sebagai upaya pengembangan pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan (2) mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah sebagai upaya pengembangan pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan (3) mendeskripsikan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah sebagai upaya pengembangan pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan (4) mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah sebagai upaya pengembangan pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan dan (5) mendeskripsikan upaya dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah sebagai upaya pengembangan pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti sebagai instrumen penelitian bertindak untuk mengumpulkan data dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dokumentasi dan observasi. Untuk menjaga keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi dan meningkatkan ketekunan penelitian. Kegiatan analisis data dimulai dari reduksi data penyajian data sampai kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari temuan penelitian dapat disimpulkan lima simpulan yaitu (1) model kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah tersebut merupakan model kebijakan yang menjadi ciri khas kebijakan pendidikan keagamaan di Kabupaten Pasuruan (2) penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah adalah lembaga masyarakat yang bergerak pada bidang pendidikan keagamaan Islam dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan sebagai leading sektor dan bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan ini (3) faktor pendukung pada pelaksanaan kebijakan ini meliputi (a) banyaknya jumlah lembaga pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan bahkan jauh sebelum kebijakan ini ditetapkan (b) jumlah pondok pesantren yang cukup besar yakni 321 pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan dan (c) adanya respon positif warga Kabupaten Pasuruan terhadap kebijakan ini (4) Kendala dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan yaitu (a) Tidak semua desa punya lembaga madrasah diniyah (b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wajib madin ini seperti masih ada orang tua yang tidak mengetahui dan kurang paham akan wajib madin ini sehingga tidak mengikut sertakan anaknya pada madrasah diniyah (c) waktu pembelajaran di Madrasah Diniyah benturan waktu antara intra kurikuler ekstra kulikuler atau kegiatan sekolah formal terutama untuk siswa SMP/MTs (d) Kurangnya tenaga pendidik madrasah diniyah yang kompeten untuk pengelolahan lembaga karena sebagian besar tenaga pendidiknya merupakan lulusan pondok pesantren (sekolah non formal) sehingga dalam hal management sekolah masih kurang (e) sumber dana yang masih minim dan tidak sebanding dengan jumlah lembaga dan santri Madrasah Diniyah. Sedangkan (5) Adapun upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan yakni (a) dilakukan pemberdayaan lembaga Madrasah Diniyah di sekitar desa yang belum mempunyai lembaga Madrasah Diniyah dan dengan sambil mendirikan lembaga Madrasah Diniyah secara bertahap di desa tersebut (b) upaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan kebijakan wajib belajar pendidikan secara intensif (c) menyediakan beasiswa S1 untuk guru madrasah diniyah sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dan (d) Selain Pemerintah Daerah pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Madrasah Diniyah ikut berperan serta dan kesediaanya untuk bertanggung jawab atas pembiyaan dan pengelolaan Madrasah Diniyah. Sehingga penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah ini dapat berjalan maksimal.

Informasi Detail

DDC

Rs 379.23068 ERF p

Prodi

Universitas Negeri Malang. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan kewarganegaraan, 2018.

Deskripsi Fisik

xvii, 162 lembar : il. , tab. ; 30 cm

Bahasa

Indonesia

No Reg

01610/KI/18

Edisi

Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2018

Subjek

1. WAJIB BELAJAR - KEBIJAKAN
2. COMPULSORY EDUCATION - POLICY

Pembimbing

1. A. Rosyid Al Atok ; 2. Nur Wahyu Rochmadi

Lampiran Berkas