UPT Perpustakaan UM

  • Beranda
  • Informasi
  • Repository UM
  • SIPADU UM
  • OPAC SIPADU

Pencarian Spesifik

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Skripsi

Studi kasus penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) pada Pemerintah Kota Malang / Baiq Hadiyani

Hadiyani, Baiq - Nama Orang;

Abstrak
ABSTRAK Hadiyani Baiq. 2018. Studi Penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) Pada Pemerintahan Kota Malang. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Program S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Dr. Puji Handayati S.E M.M Ak CA CMA CSRS Kata Kunci Penyusunan APBD Good Government Governance Penyebab Korupsi APBD merupakan wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga Penyusunan APBD harus memiliki aturan yang melandasinya akan tetapi walaupun penyusunan sudah diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang pada kenyataannya dilapangan masih menimbulkan dampak yang negatif salah satunya yaitu korupsi. Untuk menghindari dampak negatif tersebut maka pemerintah perlu mnerapkan prinsip-prinsip good gaverment governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya korupsi dalam pembahasan APBD Perubahan Pemerintahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah pemerintahan Kota Malang dan sumberdataadalah sumberdata primer dan sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga penyebab utama terjadinya korupsi di Kota Malang yang melibatkan 19 pejabat tinggi daerah yang terdiri dari Wali Kota dan 18 anggota DPRD. Pertama yaitu sistem pemerintahan sangat mendukung terjadinya korupsi artinya ketika sistem pemerintahan itu buruk maka niscaya orang-orang di dalamnya ikut untuk melakukan kecurangan yang kedua adalah lemahnya sistem peraturan perundang-undangan akan memberikan peluang untuk melakukan tindakan korupsi dan yang terakhir adalah pengawasan yang kurang efektif dari pihak-pihak yang berwenang.


Informasi Detail
DDC
Rs 352.48 HAD s
Prodi
Universitas Negeri Malang. Program Studi Akuntansi, 2018.
Deskripsi Fisik
ix, 90 lembar : il. , tab. ; 30 cm
Bahasa
Indonesia
No Reg
04063/KI/18
Edisi
Skripsi (Sarjana)--Universitas Negeri Malang. 2018
Subjek
1. PEMERINTAH DAERAH - ANGGARAN
2. LOCAL GOVERMENT - BUDGETING

Pembimbing
1. Puji Handayati
Lampiran Berkas
You must be logged in to get fulltext


UPT Perpustakaan UM
  • Berita

Tentang Kami

TIM IT Perpustakaan 2023

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS

Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik